Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara (Malut), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, agar segera turun tangan mengusut sejumlah proyek jalan nasional di wilayah Maluku Utara yang dinilai bermasalah.
Ketua GPM Malut, Sartono Halek, Kepada media ini Jum’at (27/6) menyampaikan bahwa proyek jalan nasional di wilayah Malut yang kemudian menjadi perhatian pihaknya ini. Semuanya berada di bawah tanggung jawab Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Malut, dan diduga kuat adanya penyimpangan anggaran serta minim pengawasan, saat proses pekerjaan jalan dan jembatan dimaksud.
“Dugaan adanya penyimpanan anggaran dan kurangnya pengawasan saat proses pekerjaan ini, dapat dibuktikan dengan kerusakan jalan pada sejumlah ruas jalan di pulau Halmahera saat ini. Padahal diketahui sejumlah ruas jalan ini belum lama dikerjakan oleh pihak rekanan,” pungkas Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek.
Lanjut, Bung Tono, seperti yang terjadi pada ruas jalan Weda – Mafa – Matutin – Saketa, yang mana jalan ini dikerjakan oleh PT. Sama Prima Jaya pada tahun anggaran 2022, dengan nilai kontrak mencapai 25,45 miliar rupiah melalui dana APBN.
“Pekerjaan proyek tersebut berada di bawah pengawasan PPK 2.3 Satuan Kerja II BPJN Malut, namun kondisi fisik jalan saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Sebagaimana terpantau di sejumlah titik, yang kerusakannya cukup parah sehingga mengganggu mobilitas warga lintas kabupaten di Halmahera,” ujar Bung Tono.
Selain itu, Bung Tono juga menyoroti kondisi ruas jalan Dodinga – Sofifi – Payahe – Weda, yang mana jalan tersebut berada di bawah tanggung jawab PPK 2.1 Satuan Kerja II. Meskipun pekerjaan preservasi baru dilakukan pada tahun 2024, namun terpantau dibeberapa titik sudah kembali mengalami kerusakan.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius, terkait kualitas pengerjaan jalan dimaksud, dan integritas proses pengawasan oleh pihak terkait dalam hal ini BPJN Malut,” terang Bung Tono.
Bung Tono, menilai lemahnya respons pemerintah pusat dan daerah terhadap jeritan masyarakat, ini makin memperparah ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan proyek infrastruktur di wilayah Malut. Padahal, jalan-jalan ini menjadi urat nadi penghubung antar kabupaten di Pulau Halmahera, yang memegang peran vital bagi aktivitas ekonomi dan distribusi logistik warga.
“Kondisi ini juga dapat membuktikan bahwa negara dan pemerintahnya baik pemerintah pusat hingga daerah, hanya hadir saat peresmian proyek, akan tetapi absen saat jalan rusak dan rakyat dibiarkan menanggung resiko kesengsaraan ini,” ungkap Bung Tono.
Oleh karena itu lanjut Bung Tono, secara kelembagaan DPD GPM Malut mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk segera mengevaluasi dan mencopot pejabat PPK 2.3 dan PPK 2.1, serta Kepala Balai BPJN Malut. Selain itu kami juga mendesak Komisi V DPR RI, agar melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi, guna melihat langsung kerusakan yang terjadi.
Bung Tono, juga berjanji pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran, menjelang kunjungan Presiden RI, H. Prabowo Subianto, ke Malut dalam waktu dekat. Karena pihkanya menilai, hanya dengan tekanan publik di level nasional, maka pemerintah bisa membuka mata terhadap dugaan korupsi, serta pembiaran dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di daerah.
“Kami ingin Presiden tahu, bahwa proyek-proyek jalan yang dibiayai uang rakyat khusunya di wilayah Malut ini, telah gagal memenuhi fungsinya. Ini bukan sekadar soal aspal yang retak, tapi cermin dari sistem yang bocor dan bobrok,” tegas Bung Tono.
Bukan hanya GPM yang menyoroti soal kerusakan jalan, bahkan seorang dokter di wilayah Gane Timur, Halmahera Selatan, yang enggan disebutkan namanya juga mengeluhkan dampak dari kondisi jalan yang rusak tersebut.
Menurut dokter tersebut kerusakan jalan ini cukup menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, baik menuju puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
“Situasinya makin berat jika kami harus merujuk pasien ke Rumah Sakit di Weda atau Bacan, jaraknya sudah jauh ditambah lagi kondisi jalan yang rusak parah. Kami benar-benar merasa prihatin, karena yang menderita bukan hanya pasien, tapi juga kami yang mendampingi mereka dalam perjalanan,” terangnya.
