Ternate – Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI), gelar Focus Group Discussion (FGD), Desa Model Bersama Kementrian/Lembaga di Provinsi Maluku Utara (Malut), dengan tema “Sinergi Pengembangan Usaha Antara Koperasi Desa/Kelurahan Dengan BUMDES dan Kelembagaan Ekonomi Lainnya Untuk Penguatan Transformasi Ekonomi Perdesaan”.
Pantauan media ini Senin (30/6), giat yang digelar di lantai enam Balai Room Muara Hotel Ternate ini, menghadirkan empat orang narasumber diantaranya yakni Dr. Aziz Hasyim, SE,. M.Si (Akademisi Unkhair Ternate), Dr. Kasman H. Ahmad, S.Ag,. M.Pd (Wakil Bupati Halut), Sekertaris Dinas Koperasi Malut dan Perwakilan dari DPMD Malut.
Selain ke empat orang narasumber tersebut, kegiatan inipun dihadiri langsung oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT RI, Dr. Taufik Majid, S.Sos,. M.Si, dan sejumlah jajaran Kementerian Desa.
Dalam kegiatan ini Sekjen Kemendes PDTT RI menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi forum diskusi dimaksud, kemudian memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendirian Koperasi Merah Putih (KMP), serta sistem sinergitas antara KMP, BUMDES dan Kelembagaan Ekonomi Lainnya.
Sementara itu ke empat narasumber yang berkesempatan hadir dalam kegiatan FGD dimaksud, tiga diantaranya masing-masing menyampaikan perkembangan pembentukan KPM, untuk 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara saat ini.
Namun ada salah satu narasumber dari ke empat narasumber dimaksud yakni, Dr. Aziz Hasyim, SE,. M.Si, mengawali materi FGD-nya dengan mengkritisi kata Pedesaan, yang termuat dalam tema FGD dimaksud.
Menurut, Aziz, kata Pedesaan ini memberi dua makna diantaranya yakni makna urban bais, dimana dalam makna ini kata Pedesaan sama halnya kita memposisikan Desa cenderung dibawa dari posisi perkotaan.
“Dan yang kedua urban phobia dimana urban ini sama halnya memposisikan Desa, hanya sebagai ketersediaan resorsis untuk pemenuhan kebutuhan Kota,” pungkas Aziz.
Olehnya itu lanjut, Aziz, kata yang pas untuk nomenklatur Desa yakni Perdesaan bukan Pedesaan, dikarenakan kata Perdesaan ini merupakan kata yang tepat, dalam hal membicarakan peningkatan perekonomian desa.
“Kata Perdesaan ini dapat memposisikan Desa setara dengan Kota, sehingga kita berbicara peningkatan ekonomi desa pun tidak lagi menimbulkan makna dari dua urban dimaksud,” ujar Aziz.
Aziz, menyampaikan hal ini dengan alasan bahwa dirinya saat menempuh pendidikan S2 dan S3, ia mengambil program studi (Prodi) Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan. Sehingga dengan besik keilmuan yang dimiliki inilah dirinya menyampaikan kritikan terhadap nomenklatur Pedesaan dimaksud.
Untuk diketahui giat FGD ini juga dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan tidak terkecuali Dinas Koperasi Kota Tidore Kepulauan dan 49 Kepala Desa se-Oba Kota Tikep.
