Ternate – Temuan ulat pada Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dugaan keracunan akibat mengonsumsi MBG, yang terjadi disejumlah sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK, di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut), ini memantik perhatian serius Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Malut, Hasbi Yusuf.
Hasbi Yusuf, saat ditemui awak media di Kediamannya, di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Sabtu (2/8), menyampaikan bahwa informasi temuan ulat hingga keracunan MBG, yang terjadi dibeberapa sekolah di wilayah Malut, ini akan menjadi fokus utama pihakya selaku Senator DPD RI Komite III.
“Selaku Senator DPD RI perwakilan Malut, yang juga merupakan anggota Komite III yang membidangi Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosial. Maka tentu temuan yang di nilai bermasalah pada MBG di sejumlah sekolah di wilayah Malut, ini akan menjadi tanggung jawab moril saya,” pungkas Bang Bices sapaan akrab Hasbi Yusuf.
Bang Bices, menegaskan ada sejumlah kasus pada MBG untuk siswa-siswi, mulai dari makanan kadaluarsa, temuan ulat pada MBG dan dugaan keracunan siswa pasca mengonsumsi MBG, ini akan menjadi tendensi kami. Dan ini akan kami bawa sebagai aspirasi, dan akan dibahas pada masa sidang pasca reses nanti.
“Jika ini ada temuan bahwa MBG tersebut bermasalah dan tidak memenuhi standar Gizi, maka akan kami minta kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja badan gizi daerah. Selain itu akan kami minta agar pemerintah segera melakukan pemutusan kontrak kepada pihak ke tiga, selaku pengelola dapur MBG dimaksud,” tegas Bang Bices.
Lanjut Bang Bices, jika MBG ini dianggap bermasalah maka hal yang pasti badan gizi dan pihak pengelola wajib dievaluasi, dikarenakan ini menyangkut status kesehatan anak-anak kita.
“Wajar jika dievaluasi pihak badan gizi dan pengelola dapur MBG, bila perlu dilakukan pemutusan kontrak, sebab maslah pada kualitas MBG ini sudah beberapa kali terjadi, sehingga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan menimbulkan hal-hal buruk untuk kesehatan anak-anak kita nantinya,” ungkap Bang Bices.
Bang Bices, juga berjanji akan meminta kepada pemerintah pusat agar nilai nominal per porsi MBG untuk wilayah timur Indonesia, khususnya di wilayah Malut dinaikan minimal 15 sampai 17 ribu rupiah per porsi. Hal ini dikarenakan tingkat kemahalan di wilayah timur dan barat Indonesia, berbeda antara langit dan bumi.
“Tingkat kemahalan di wilayah timur Indonesia ini cukup tinggi terutama harga sembilan bahan pokok (Sembako), beda dengan daerah Jawa dan sekitarnya. Olehnya itu Pemerintah Pusat tidak bisa menyamakan harga per porsi MBG, antara Jabodetabek dan wilayah timur Indonesia, jika di Jawa 10 ribu rupiah per porsi maka di wilayah timur Indonesia harus diangka 15 sampai 17 ribu per porsi,” tutup Bang Bices.
