Sofifi – Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, terkait dengan penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025, agar lebih fokus pada pelayanan dasar.
Ketua Fraksi API DPRD Malut, Jamrud H. Wahab, menyampaikan bahwa, nota keuangan yang disampaikan Pemprov Malut, ini menunjukkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD-P 2025 mencapai 3,5 triliun rupiah.
“Berdasarkan angka yang disampaikan Pemprov melalui nota keuangan tersebut, maka ini harus di iringi dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, agar setiap program pembangunan untuk pelayanan dasar benar-benar tepat sasaran,” pungkas Jamrud, pada saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Malut, Selasa (2/9).
Jamrud, menambahkan anggaran tersebut harus benar-benar difokuskan pada sektor prioritas pelayanan dasar, untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Sehingga dana publik, yang dikucurkan untuk kepentingan masyarakat ini tidak terbuang sia-sia.
Selain itu Fraksi API juga meminta penjelasan Pemprov Malut, terkait dengan rencana belanja serta target pengentasan kemiskinan, yang ditargetkan untuk tahun 2025 ini.
“Bagi kami indikator keberhasilan APBD, tidak hanya diukur dari besarnya APBD itu sendiri. Akan tetapi ini juga harus diukur dari sejauh mana program yang dicanangkan Pemprov Malut, dapat menyentuh langsung atau tidak ke masyarakat, khusunya masyarakat kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Jamrud.
Meski begitu lanjut, Jamrud, Fraksi API tetap mengapresiasi langkah Pemprov Malut, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Namun ia juga menekankan agar pemerataan kualitas layanan hingga ke daerah-daerah terpencil, yang jauh dari pusat perkotaan harus menjadi prioritas.
“Kami mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus di kota, akan tetapi juga harus memastikan masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan, tetap mendapatkan pelayanan yang sama baiknya seperti masyarakat yang ada di perkotaan,” bebernya.
Politisi kawakan dari PAN Malut ini pun menyarankan, untuk pelaksanaan perubahan belanja daerah termasuk optimalisasi serapan anggaran, atas program peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan daya saing ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, juga harus menjadi fokus utama Pemprov.
Tidak hanya itu, Jamrud, juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, dalam proses perencanaan maupun pengawasan perubahan APBD dimaksud.
“Partisipasi publik dalam pengawasan perubahan APBD ini, juga sangat penting dan sangat diperlukan. Dikarenakan dengan adanya partisipasi publik, maka dapat memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” terang Jamrud
Lebih lanjut, Jamrud, menegaskan bahwa pihaknya menggarisbawahi APBD-P 2025 ini, harus dapat disusun lebih realistis, akurat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Editor : Panji
Sumber Berita : Fraksi API DPRD Malut
