Jailolo – Warga Desa Akelamo Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, mempertanyakan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tahun anggaran 2024 dan 2025 yang dinilai tidak transparan serta tidak sesuai dengan realisasi pembangunan di lapangan.
Ketua Pemuda Desa Akelamo Cinga-Cinga, Muzakir M. Djae, kepada media ini Kamis (18/12) menyampaikan terkait dengan pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2024-2025, masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas dari pemerintah desa setempat.
“Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024-2025, baik untuk program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, ini tidak diketahui sama sekali oleh masyarakat Desa Akelamo Cinga-Cinga, dikarenakan tidak ada keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan,” pungkas Zaki sapaan akrab Muzakir M. Djae.
Zaki, mengatakan dalam pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2024-2025 pemerintah desa diduga tidak transparan, bahkan tidak ada bukti pembangunan mau pun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat mempertanyakan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut.
“Pemerintah desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat tidak mengetahui informasi APBDes sejak tahun 2024-2025, dan tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ujarny Zaki.
Ia menyebut indikasi ketidakwajaran pengelolaan anggaran diduga melibatkan Pejabat (Pj) Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Akelamo Cinga-Cinga.
“Indikasi penyelewengan diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Pj Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Akelamo Cinga-Cinga,” terang Zaki.
Menurut Zaki, laporan keuangan DD dan ADD tahun 2024 dan 2025 yang disampaikan pemerintah desa dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga dampak pembangunan tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Penyampaian laporan keuangan desa Akelamo Cinga-Cinga tahun 2024 dan 2025 tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan. Masyarakat tidak bisa melihat dan merasakan dampak signifikan dari pembangunan desa,” ungkap Zaki.
Selain itu, Zaki, juga menyoroti peran BPD yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD, khususnya pada pekerjaan pembangunan fisik.
“BPD tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Terbukti Pj Kepala Desa dan Ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan, khususnya Rencana Anggaran Biaya atau RAB desa,” tutur Zaki.
Sebagai contoh, Zaki, menyinggung proyek pembangunan sarana air bersih Desa Akelamo Cinga-Cinga pada tahun 2024 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 313.391.000, yang dinilai tidak jelas arahnya.
“Pembangunan sarana air bersih tahun 2024 tidak dapat diselesaikan dan terpaksa kembali menggunakan Dana Desa tahun 2025. Hingga akhir 2025, masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Baru sekitar 25 persen warga yang merasakan dampak air bersih,” tutup Zaki.
Editor : Panji
Sumber Berita : MMDj
