Ternate – Presidium Rakyat 11 Daerah Otonomi Baru (PR 11 DOB) wilayah Maluku Utara (Malut), resmi menyerahkan Dokumen DOB ke Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pantauan media ini Selasa (29/7) sekitar jam 21.51 WIT, Dokumen 11 DOB tersebut diserahkan oleh Sekertaris PR 11 DOB Malut, H. Muhammad Adam kepada Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di Sekertariat KAHMI Malut, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.
Ko Ama, sapaan akrab H. Muhammad Adam, saat ditemui awak media usai penyerahan dokumen 11 DOB, menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan ke Ketua Komisi II DPR RI tersebut, merupakan profil dari 11 Kabupaten/Kota, di wilayah Provinsi Maluku Utara yang rencana dimekarkan.
“Jadi dokumen yang diserahkan tadi merupakan profil dari 11 DOB, diantaranya yakni, Kabupaten Galela-Loloda, Kabupaten Kao Raya, Kota Madya Jailolo, Kabupaten Wasilei, Kota Sofifi, Kabupaten Patani – Gebe, Kabupaten Mangoli, Kabupaten Makian – Kayoa, Kabupaten Obi, dan Kota Bacan, kemudian Kabupaten Halmahera Selatan bergeser ke Gane,” beber Ko Ama.
Lanjut, Ko Ama, dari gugus Pulau Malut ini ada tambahan 11 Kabupaten/Kota, itu artinya dalam tuntutan masyarakat ini layak untuk diperjuangkan, sehingga tuntutan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyuarakan, agar wilayah-wilayah pinggiran tersebut mendapat pelayanan yang maksimal.
“11 DOB ini harus terus disuarakan karena wilayah-wilayah yang diusulkan pemekaran ini merupakan wilayah pinggiran, yang kemudian kurang mendapat perhatian pemerintah daerah masing-masing, sehingga dari sisi pembangunan terutama pembangunan fisik cukup tertinggal, sebab pemerintah daerah setempat hanya fokus membangun pusat kabupaten,” pungkas Ko Ama.
Ko Ama, menjelaskan bahwa 11 DOB ini merupakan wilayah yang terisolasi hingga terabaikan dalam sisi pembangunan, ditambah lagi Pemerintah induk hanya fokus membangun wilayah induknya dibandingkan wilayah pinggiran.
“Hal ini kemudian membuat masyarakat pinggiran ini menuntut agar wilayahnya dapat menjadi daerah otonom dan berdiri diatas pemerintahannya sendiri, guna membangun daerah mereka tanpa harus mengharapkan pemerintah kabupaten induk,” ungkap Ko Ama.
Ko Ama, pun mengambil contoh seperti Makian – Kayoa, jika didudukkan luasan wilayahnya maka Makian – Kayoa (Makayoa) lebih luas wilayahnya dibanding Kota Ternate. Untuk masalah potensial Makayoa memiliki potensi laut yang luar biasa, hanya saja infrastruktur dan saya dukungnya lemah, maka wilayah ini harus berdiri sendiri, memiliki pemerintah daerah sendri guna mengejar ketertinggalannya.
“Harapan Presidium Rakyat 11 DOB untuk wilayah Malut ini merupakan harapan besar Rakyat Moloku Kie Raha, sehingga dokumen yang dititipkan ke Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi, ini diharapkan dapat menjadi atensi dan dapat bernilai ibadah untuk beliau, serta seluruh rakyat Moloku Kie Raha,” tutup Ko Ama.
Untuk diketahui penyerahan dokumen yang merupakan profil 11 DOB Kabupaten/Kota, yang diserahkan Ketua Komisi II DPR RI oleh H. Muhammad Adam, selaku Sekertaris Presidium Rakyat 11 DOB Malut ini didampingi langsung oleh masing-masing tim 11 DOB dimaksud.
