Ternate – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, dengan agenda Reses untuk masa sidang ke-3 tahun 2025.
Pantauan media ini Rabu (10/9), ada tiga komisi yang kemudian melaksanakan reses tersebut, diantaranya yakni komisi 1 (satu) Amin Subuh, SH dan M. Gifari Bopeng, ST., MM, komisi 2 (dua) Ir. Ridwan Ar, ST., MT dan Ali Syarif, SH serta komisi 3 (tiga), Hj. Naila Ibrahim, S.Ag., M.Si.
Dalam kunjungan tersebut para anggota DPRD ini kemudian menyerap sejumlah aspirasi masyarakat, yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Sasa, Ridwan D. Farman, saat berdialog di Kantor Lurah Sasa.
Aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan, Ridwan D. Farman, diantaranya yakni kondisi serta pemanfaatan gedung pasar Syariah Sasa, dan penangan sampah dari DLH Kota Ternate, yang oleh masyarakat dinilai hingga saat ini belum terlalu efektif, sehingga sering terjadi penumpukan sampah yang cukup signifikan.
“Untuk sampah ini kami sudah sampaikan ke pihak DLH Kota Ternate, agar menyediakan kontener sampah berhubungan karena di Kelurahan Sasa ini ada dua Kampus, dimana ini memiliki begitu banyak mahasiswa, dan rata-rata para mahasiswa ini berdomisili di Sasa. Hal ini tentu dengan kepadatan penduduk yang ada, sudah pasti banyak juga sampah yang dihasilkan,” ujar Ridwan.
Olehnya itu, Ridwan, berharap keluhan masyarakat ini dapat menjadi perhatian khusus dari Komisi terkait, agar ditindaklanjuti sehingga permintaan pengadaan kontener sampah ini sesegera mungkin dipenuhi oleh pihak DLH.
Selain sampah, Ridwan, juga meminta agar para anggota DPRD ini untuk mendorong usulan renofasi gedung pasar syariah, yang mana ini diusulkan pihaknya melalui Musrembang Kecamatan sejak 5 tahun yang lalu. Namun usulan tersebut belum terpenuhi hingga saat ini.
“Pasar syariah ini juga menjadi penting untuk diperhatikan, sebab ini akan menjadi sentral perekonomian masyarakat sekitar Fitu, Gambesi, Sasa dan masyarakat Kecamatan Pulau Ternate. Sehingga ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), yang sangat signifikan dan mampu menunjang APBD Kota Ternate,” ungkapnya.
Dibalik sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan ini, ada satu hal yang menarik dimana ini perlu untuk disentil. Hal tersebut yakni anggaran operasional kelurahan, yang mana hingga saat ini para lurah tidak lagi mendapatkan operasional tersebut.
Menurut, Ridwan, bahwa sebelumnya pemerintah kelurahan mendapatkan anggaran operasional kurang lebih 20 juta rupiah per tahun, namun sudah masuk 4 tahun terakhir ini pihaknya tidak lagi mendapatkan operasional dimaksud, dan hanya diberikan anggaran ATK sebesar 900 ribu rupiah per triwulan.
Editor : Panji
Sumber Berita : Pemerintah Kelurahan Sasa
